Remahan.com

Irwan Nasir dan Simalakama DAK

REMAHAN.com - Statusnya sudah tersangka. Oleh KPK. Dugaan suap. Menggunakan pengaruhnya untuk penggunaan kapal dalam distribusi pupuk.

Namanya Bowo Sidik Pangarso. Mantan Anggota DPR RI.

Sekali diciduk sikat sekalian. Mungkin itu ingin dipertontonkan KPK. Bowo digarap tuk kasus lain. Gratifikasi.

Tidak tanggung-tanggung, kasusnya berjejer: Gula rafinasi di Kemendag, Pengisian jabatan di BUMN, Pengurusan anggaran di Minahasa Selatan, dan DAK di Kabupaten Meranti.

Di yang terakhir itulah menyeret Irwan Nasir. Bupati Meranti itu. Sebagai saksi.

Baca: Timang Risau

Irwan Nasir setakat ini menyangkal. Kata dia kenal pun tidak dengan Bowo.

Panggilan pertama KPK mangkir. Minta waktu. Penuhi dokumuen yang diminta. Data DAK.

Kami pun teringat kasus usulan DAK yang lain. Tetangganya Meranti. Kota Dumai. Yang Wali Kota nya sudah tersangka itu.

Kalau kasusnya gratifikasi DAK. Rasanya bagi kami bukan salahnya di Kepala Daerah. DAK itu kan hanya kuat-kuatan pengaruh saja tuk dapatkan anggaran. Subjektifitas ada disitu.

Bisa karena: Pejabat yang teken tanda tangan anggaran di Jakarta itu orang satu daerah yang mengusulkan DAK. Sehingga jangan heran provinsi tetangga Riau bisa dapatkan DAK yang tak tanggung-tanggung besarnya.

Baca: Cetar Syamsuar

Juga bisa karena kedekatan personal kepala daerah dengan pejabat yang tanda tangan, atau yang bisa mempengaruhi. Dan tak kalah memungkinkannya lagi ya dengan pelicin itu. Proses yang objektifitasnya rendah.

Sementara daerah butuh anggaran pembangunan. Terlebih hak DBH tak juga mau dibayar Jakarta.

Sebab itu, kami nilai mesti harus ada perubahan sistem tata kelola yang radikal. Terutama tentang keuangan daerah dan pusat ini. Daerah merasa seperti wilayah koloni.

Bukan berarti kami membela Irwan Nasir dalam dugaan kasus ini. Kami hanya mempersoalkan lubang menganga dalam sistem carut-marut ini. Itu saja.

Bagi KPK. Institusi hukum satu ini memang spesialis festivalisasi. Besaran kerugian negara itu soal belakangan. Yang penting buat heboh dulu. Objeknya kepala daerah tentu seksi.

Baca: Pimpinan KPK Meracau UAS Berkilau

Senjatanya sadap. Lalu disebutnya OTT. Tak nyambung.

Sementara ada kerugian negara yang dahsyat malah diam. Jutaan hektare lahan haram yang digarap korporasi di Riau KPK tak berkutik.

Sementara tiap tahun minta kenaikan anggaran. Padahal mainannya hanya puluhan, ratusan juta. Paling kuat miliaran rupiah.

Lembaga adhoc satu ini sudah layak dibubarkan. Kapan waktu kita bahas. (Editorial/Red)

303 0

Artikel Terkait

UAS Ditolak Kampus Radikal
UAS Ditolak Kampus Radikal

Editorial

UAS Ditolak Kampus Radikal

Busung Dada KPK
Busung Dada KPK

Editorial

Busung Dada KPK

KPK Baligh
KPK Baligh

Editorial

KPK Baligh

Artikel Lainnya

Syamsuar Mendudukkan
Syamsuar Mendudukkan

Editorial

Syamsuar Mendudukkan

Pekanbaru: Firdaus vs Firdaus
Pekanbaru: Firdaus vs Firdaus

Editorial

Pekanbaru: Firdaus vs Firdaus

Daya Tahan UAS
Daya Tahan UAS

Editorial

Daya Tahan UAS

Komentar