Remahan.com

KPK Baligh

REMAHAN.com - Semangat awal lahirnya: dendam pada korupsi di zaman orde baru. Yang kata orang, segala unsur institusi negara puluhan tahun itu luar biasa korupnya. Katanya. Dilahirkanlah KPK ini. Di zaman Megawati.

Lembaga antirasuah yang sifatnya sementara. Dengan asumsi Kepolisian dan Kejaksaan tidak efektif jalankan fungsi pidana satu ini. Hingga korupsi digolongkan pada kaumnya kejahatan luar biasa.

Tahun ini usianya 17 tahun sudah. Bersama Undang-undang yang mengaturnya.

Tahun-tahun awal lahirnya, segala kurang penampilannya, semua orang mafhum. Bahkan, jika kekurangan pada bawaannya tampak jelas pun, masih dielus-elus. Maklum baru lahir.

Usia beranjak. Perlakuan atas penyimpangan yang dibuatnya tentu tak sama lagi. Dipukul sedikit-sedikit. Sebab ia harus disadarkan bagian dari sistem besar nilai-nilai yang disepakati.

Baca: Timang Risau

Benar, ia mahluk bebas, namun kebebasan yang melekat padanya tidak kemudian menghancurkan kesepakatan sistem besar. Yang semua pihak terikat dengan itu. Yang itu tertuang secara tertulis. Di kitab yang disakralkan bersama.

Waktu membawanya pada usia remaja dan dewasa. Baik dan buruk suatu hal, juga maksud dari ada dirinya, ia harusnya sudah bisa menelaah. Tapi sayang, ia pun tak mau berubah. Dan tak mau diubah.

Bukan hanya tak peduli dengan kesepakatan bersama dan yang tertinggi dalam sistem besar tadi, ia bahkan membangkang. Bersama dengan sumber daya yang dititipkan padanya.

Ia dan pengikut-pengikutnya merasa membawa kesucian abadi. Memposisikan diri pada tingkatan maha suci.

Itulah KPK tahun-tahun terakhir ini.

Baca: Cetar Syamsuar

Dan semakin memburuk di hari-hari terakhir ini. Saat: Undang-undang yang mengaturnya akan di revisi. Oleh lembaga inti negara yang namanya DPR.

KPK tak mau diatur. Menilai bisa mengatur dirinya sendiri. Tak mau diawasi. Menilai bisa mengawasi lingkarannya sendiri. Di agak sedikit sombong kawan.

Sementara sistem demokrasi yang berdarah-darah direbut itu, memperjuangkan agar tak ada satupun lembaga negara yang luput dari pengawasan. Juga jangan sampai absolut dan tertutup.

Juga dengan itu, tak ada satu pun lembaga yang dibiayai negara petantang-petenteng dalam kerjanya dalam sistem negara. Semua berjalan dalam sistem. Seperti maksud jalannya negara demokrasi.

Kita maklum dengan penolakan dengan akan direvisinya RUU KPK ini. Oleh dirinya KPK dan fans-nya itu. Namun jika bentuk penolakan dengan mengkampanyekan: DPR melemahkan KPK dengan RUU ini, jelas kacau logika berpikirnya. Dalam sistem bernegara.

Baca: Pimpinan KPK Meracau UAS Berkilau

Seperti apa yang didengung-dengungkan Agus Rahardjo: Jumlah koruptor yang sudah dipenjara karena korupsi sejak ada KPK belasan tahun dari unsur DPR dan DPRD 225 orang. Maka kesimpulannya: DPR di Senayan melemahkan KPK dengan revisi UU itu. Teramat sederhana sistematika menarik kesimpulan kawan ini.

Padahal Anggota DPR dan DPRD se Indonesia itu jumlahnya hampir 20 Ribu orang. Itu dalam satu periode. Dan yang membahas RUU itu hanya DPR Pusat. Jika pun tersandung pidana korupsi, pastinya tak duduk di Senayan lagi.

Tapi, ya memang seperti itu cara mereka bersama gerbongnya itu menghantam semua yang berbeda cara dengannya dalam penyelesaian masalah korupsi.

Akan keluarlah jurus fitnah klasiknya: Siapa saja yang tak mendukung cara KPK, maka ia bagian pendukung, pelindung, bahkan bisa jadi bagian dari koruptor itu sendiri. Mirip kelakuan ABG yang lagi puber.

Disini kami hanya membahas harusnya: Sistem Bernegara. Sistem Lembaga Demokrasi. Hanya setakat itu.

Baca: UAS Ditolak Kampus Radikal

Kalau dibahas pun 9 poin yang buat KPK dan gerbongnya mencak-mencak itu. Juga akan jumpa mengapa revisi itu harus ada.

Ambil contoh: penyadapan yang putusan MK itu harus diatur oleh Undang-undang. Bukan dengan SOP seperti saat ini yang bisa menyasar siapa pun dengan segala subjektifitasnya.

Belum lagi dugaan sengaja tidak memproses kerugian negara dalam jumlah fantastis. Menghantam oknum satu dan menutupi oknum yang lain.

Panjang kalau bahas segala noda yang tercecer-cecer itu.

Namun dari sini kami akhirnya tahu. Bahwa otoritarian dan mental feodal tidak hanya bisa melekat pada penguasa sah sebuah negeri. Namun bisa pada siapa saja.

Baca: Busung Dada KPK

Juga pada yang katanya menentangnya. Dalam wajah yang lain. (Editorial/Red)

382 0

Artikel Terkait

Syamsuar Mendudukkan
Syamsuar Mendudukkan

Editorial

Syamsuar Mendudukkan

Pekanbaru: Firdaus vs Firdaus
Pekanbaru: Firdaus vs Firdaus

Editorial

Pekanbaru: Firdaus vs Firdaus

Daya Tahan UAS
Daya Tahan UAS

Editorial

Daya Tahan UAS

Artikel Lainnya

Syamsuar Menghela Riau Jadi
Syamsuar Menghela Riau Jadi

Editorial

Syamsuar Menghela Riau Jadi

MRT dan PLN
MRT dan PLN

Editorial

MRT dan PLN

Negeri Tegaan
Negeri Tegaan

Editorial

Negeri Tegaan

Komentar